JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta
permasalahan Upah Minimum Provinsi (UMP) jangan dibebankan kepada pengusaha,
seharusnya ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah yang tidak bisa
menyelesaikan permasalahan setiap tahunnya.
"Ini juga menjadi PR pemerintah yang tidak
diselesaikan, semestinya kalau pemerintah itu berjalan baik lakukan seperti
yang dilakukan seperti Pak Jokowi dan Pak Ahok, menyiapkan fasilitas perumahan,
transportasi yang baik. Jadi jangan semua ini dibebankan kepada pengusaha,"
ungkap Ketua Apindo Anton Supit dalam sebuah diskusi di Warung Daun Cikini,
Jakarta, Sabtu (2/11/2013).
Anton menegaskan, permasalahan UMP ini jangan sampai semua
mengganggu investasi yang sedang berjalan. Dia melanjutkan, jika terus
dipaksakan, bukan tidak mungkin banyak pabrik yang akan tutup.
"Apakah kita rela kehilangan banyak lapangan pekerjaan
dan kita akan menjadi negara yang konsumen, kalau kita menjadi negara yang
kaya, enggak kerja juga digaji ya enggak apa-apa kita jadi negara konsumen.
Tapi kalau kita butuh lapangan pekerjaan untuk income dan untuk pajak dan
lain-lain, kita butuh mempertahankan investor," tegasnya.
Menurut Anton, dampak yang ditimbulkan untuk para investor
akibat kenaikan UMP ini yang memasuki tahun ketiga sudah parah. Karena dalam
kenaikan tersebut bukan negosiasi yang di ambil namun tekanan fisik, seperti
terlihat pemaksaan.
"Saya kira begini, Saya tidak mau menuduh satu oknum,
fakta ini kan sudah semuanya diketahui publik, jadi jangan dibantah oleh
kalangan oknum, masalahnya kalau pemerintah tidak berani menegakkan hukum
tuntutan yang tinggi tidak akan berjalan, tetapi kalau tidak berunding
maka akan kepada hukum. Harusnya
masyarakat sekarang sadar lah bahwa mencari kerja ini kan enggak gampang,"
pungkasnya.
- Kalimat Tidak
Efektif :
"Apakah kita rela kehilangan banyak lapangan pekerjaan
dan kita akan menjadi negara yang konsumen, kalau kita menjadi negara yang
kaya, enggak kerja juga digaji ya enggak apa-apa kita jadi negara konsumen.
Tapi kalau kita butuh lapangan pekerjaan untuk income dan untuk pajak dan
lain-lain, kita butuh mempertahankan investor," tegasnya.
- Kalimat Efektif :
“Apakah kita rela kehilangan banyak lapangan pekerjaan dan
menjadi Negara yang konsumen, jika kita menjadi Negara yang kaya, tidak bekerja
dan digaji tidak masalah menjadi Negara konsumen. Tetapi jika membutuhkan
lapangan pekerjaan untuk income, dan pajak, kita perlu mempertahankan
investor.”
- Kalimat Tidak
Efektif :
"Saya kira begini, Saya tidak mau menuduh satu oknum,
fakta ini kan sudah semuanya diketahui publik, jadi jangan dibantah oleh
kalangan oknum, masalahnya kalau pemerintah tidak berani menegakkan hukum
tuntutan yang tinggi tidak akan berjalan, tetapi kalau tidak berunding
maka akan kepada hukum. Harusnya
masyarakat sekarang sadar lah bahwa mencari kerja ini kan enggak gampang,"
pungkasnya.
- Kalimat Efektif :
"Menurut Saya, Saya tidak mau menuduh satu oknum, fakta
ini sudah diketahui publik, jadi jangan dibantah oleh kalangan oknum. Apabila
Pemerintah tidak berani menegakkan hukum, tuntutan yang tinggi tidak akan
berjalan, tetapi jika tidak berunding maka akan kepada hukum. Harusnya saat ini
masyarakat menyadari bahwa mencari pekerjaan itu tidak mudah."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar